Penyelenggaraan ibadah haji yang kian kompleks menuntut tata kelola yang semakin adaptif, termasuk dalam pengelolaan dam (hadyu) bagi jemaah haji Indonesia. Mayoritas jemaah Indonesia menunaikan haji tamattu’, yang mewajibkan pembayaran dam sebagai konsekuensi pelaksanaan manasik tersebut.

Menjawab dinamika itu, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menyiapkan skema baru pengelolaan dam haji yang menekankan kepastian hukum, transparansi keuangan, kepatuhan syariah, serta keberpihakan pada jemaah. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari reformasi layanan haji nasional agar lebih akuntabel dan memberi dampak sosial yang luas.


Dam Haji dalam Konteks Penyelenggaraan Haji Modern

Dam (hadyu) merupakan kewajiban bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu’ atau qiran. Dalam praktiknya, penyembelihan dam umumnya dilakukan di kawasan Mina dan Makkah pada hari-hari tertentu saat puncak haji.

Namun, dengan jumlah jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu bersamaan, tantangan operasional tak terelakkan. Keterbatasan area penyembelihan, kepadatan distribusi logistik, hingga pengawasan yang ketat menjadi persoalan yang harus dikelola secara sistemik.

Bagi Indonesia yang memiliki kuota jemaah terbesar di dunia, tata kelola dam bukan lagi sekadar urusan teknis ibadah. Ia telah menjadi bagian dari layanan publik yang harus dikelola negara secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.


Skema Baru Dam Haji, Apa yang Disiapkan?

Kemenhaj menegaskan bahwa penguatan tata kelola dam bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi jemaah. Skema baru yang sedang disiapkan mencakup dua model utama pelaksanaan dam.


1. Skema Institusional yang Diawasi Negara

Model pertama adalah skema institusional melalui lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Dalam skema ini, mekanisme pengumpulan dana dam dilakukan secara transparan dengan sistem pelaporan yang akuntabel.

Beberapa prinsip utama dalam skema ini antara lain:

  • Penyembelihan sesuai syariat Islam

  • Pengelolaan dana yang transparan dan diaudit

  • Distribusi daging yang tepat sasaran

  • Pengawasan syariah dan audit negara

Dengan model ini, negara berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator, memastikan seluruh proses berjalan sah secara agama dan tertib secara hukum.


2. Skema Partisipatif bagi Jemaah

Model kedua memberi ruang bagi jemaah atau masyarakat untuk melaksanakan dam secara mandiri. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah, termasuk mekanisme pelaporan dan pengawasan.

Skema ini menegaskan bahwa pilihan lokasi penyembelihan dam tetap menjadi hak jemaah selama memiliki dasar fikih yang kuat. Negara hadir untuk memfasilitasi dan melindungi, bukan membatasi pilihan yang sah secara syariah.


Dasar Fikih dan Kepastian Syariah

Penguatan tata kelola dam tidak dilakukan tanpa landasan ilmiah. Dalam khazanah fikih empat mazhab, terdapat pandangan yang memberikan legitimasi penyembelihan dam di luar Tanah Haram dalam kondisi tertentu, seperti uzur atau darurat.

Pandangan ulama klasik dan kontemporer menunjukkan adanya ruang khilafiyah dalam persoalan lokasi penyembelihan dam. Prinsip kemudahan (taisir) dan kemaslahatan umat menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan.

Kemenhaj menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor syariah. Dengan demikian, jemaah tidak perlu khawatir mengenai keabsahan ibadahnya selama mengikuti ketentuan resmi yang ditetapkan. kuota haji plus


Menunggu Payung Hukum Peraturan Pemerintah

Secara regulasi, tata kelola dam haji merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun, implementasi teknisnya masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan. Tanpa PP tersebut, fasilitasi resmi penyembelihan dam di luar Tanah Haram oleh pemerintah belum dapat dilakukan.

Langkah kehati-hatian ini ditempuh untuk menjaga:

  • Ketertiban administrasi

  • Akuntabilitas pengelolaan dana

  • Kepastian hukum bagi jemaah

  • Kesesuaian syariah secara nasional

Setelah PP diterbitkan, kedua skema resmi akan dijalankan secara bertahap dengan sistem pengawasan berlapis.


Dampak Sosial dan Ekonomi Skema Dam Nasional

Skema baru dam haji tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.


Distribusi Daging Lebih Merata

Apabila penyembelihan dapat difasilitasi di Tanah Air sesuai regulasi, distribusi daging dam berpotensi menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih merata. Hal ini membuka peluang pemerataan manfaat sosial.


Penguatan Peternak Lokal

Pelaksanaan dam di dalam negeri juga dapat mendorong penguatan sektor peternakan nasional. Permintaan hewan kurban dalam jumlah besar akan memberi efek berganda pada ekonomi lokal, mulai dari peternak hingga rantai distribusi.


Ekosistem Ekonomi Haji Nasional

Reformasi tata kelola dam menjadi bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji nasional. Transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan.


Komitmen Pro-Jemaah dan Reformasi Layanan Haji

Melalui skema baru dam haji ini, Kemenhaj menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi hak jemaah dan memastikan ibadah berjalan dengan tenang serta sah secara hukum dan syariah.

Orientasi kebijakan ini sederhana namun fundamental: jemaah harus merasa aman. Apa pun pilihan fikih yang diambil, selama memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sesuai regulasi, negara akan memfasilitasi serta memberikan kepastian.

Reformasi tata kelola dam menjadi simbol transformasi layanan haji menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan payung hukum yang jelas dan pengawasan yang ketat, skema baru ini diharapkan mampu menjawab tantangan haji global yang semakin kompleks.

Ke depan, tata kelola dam bukan hanya memastikan keabsahan ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pelayanan publik yang memberi nilai tambah sosial dan ekonomi bagi bangsa. Skema baru dam haji yang legal, transparan, dan pro-jemaah menjadi langkah strategis menuju penyelenggaraan haji Indonesia yang semakin berkualitas dan terpercaya.